Bogor, zonajabar.com – Proyek pembangunan jalan rabat beton dan tembok penahan tanah (TPT) di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam karena kualitasnya yang dinilai buruk dan terkesan asal jadi. Proyek senilai Rp 364,8 juta dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2025 ini diduga bermasalah, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Proyek yang bertujuan mempermudah akses warga di Kampung Karoya RT 004 RW 002 ini justru terlihat berantakan. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi jalan yang belum sepenuhnya rampung sudah terlihat berdebu dan tidak rapi. Kualitas pengerjaan yang jauh dari kata layak ini memicu dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab tampak abai. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang seharusnya mengawasi proses pembangunan, tidak ditemukan di lokasi saat tim media mencoba meminta konfirmasi. Ketiadaan pengawasan ini menjadi salah satu faktor utama yang disinyalir menyebabkan pengerjaan proyek tanpa standar.
Kepala Desa Bojong, Iwan, juga menunjukkan sikap tidak kooperatif. Saat ditemui di kediamannya pada Sabtu (9/8/2025), Iwan menyambut tim media dengan nada tinggi dan arogan. “Mau ngapain, ada apa, emang kenapa, saya tidak tau akang cek saja ke lokasi,” ujarnya, yang terkesan lepas tangan dan tidak peduli terhadap proyek yang berada di bawah kewenangannya.
Sikap defensif dan jawaban yang tidak substansial ini semakin memperkuat kecurigaan akan adanya masalah serius dalam proyek ini. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian informasi terkait sumber dana, Iwan menyebutnya dari Dana Desa, sementara papan informasi proyek jelas-jelas mencantumkan Bantuan Keuangan (Bankeu).
Menyikapi temuan ini, LSM GMPK DPD Kabupaten Bogor mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan. “Kami menduga ada indikasi korupsi dan penyimpangan dalam proyek ini,” ujar Sahrul, Wakil Sekretaris LSM GMPK.
Sahrul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan audit investigasi secara menyeluruh.
“Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum agar para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi cerminan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana pemerintah, memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek asal jadi yang merugikan publik.
