Scroll untuk baca artikel
Berita

Dugaan Mark-Up PJU Rp417 Juta di Desa Cibatutiga: Aroma Cashback di Balik Harga Selangit

48
×

Dugaan Mark-Up PJU Rp417 Juta di Desa Cibatutiga: Aroma Cashback di Balik Harga Selangit

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi dugaan mark-up proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Cibatutiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

Bogor, zonajabar.com – Pelaksanaan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Cibatutiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang didanai dari anggaran tahun 2025 tersebut diduga kuat sarat penyimpangan, mulai dari penggelembungan harga (mark-up) hingga indikasi praktik cashback yang menguntungkan oknum tertentu.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek pengadaan ini menelan total anggaran sebesar Rp417.250.000 untuk pemasangan 25 unit PJU. Jika dikalkulasikan, harga per satu titik tiang PJU mencapai angka fantastis, yakni Rp16.690.000. Angka ini memicu kecurigaan publik lantaran dinilai jauh melampaui harga pasar untuk spesifikasi standar yang digunakan dalam proyek serupa.

Selain persoalan harga satuan yang tidak wajar, muncul dugaan adanya skema pengondisian penyedia barang. Praktik ini disinyalir sengaja dilakukan untuk menciptakan selisih harga yang nantinya akan dikembalikan sebagai cashback kepada oknum di lingkungan pemerintahan desa pasca-pencairan anggaran.

Hingga berita ini dirilis pada Sabtu (4/4/2026), upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Cibatutiga, Asep Bungkang, belum membuahkan hasil. Awak media telah mencoba menghubungi melalui pesan singkat maupun mendatangi langsung kantor desa, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat dan belum memberikan pernyataan resmi apa pun.

Sikap tertutup dari pihak pemerintah desa ini memperkuat kritik terkait rendahnya transparansi pengelolaan dana desa. Padahal, PJU merupakan infrastruktur vital yang menyangkut keamanan dan kenyamanan warga di malam hari.

Ketidakjelasan rincian proyek ini mendorong tuntutan agar aparat pengawas, baik di tingkat kecamatan maupun Inspektorat Kabupaten Bogor, segera turun tangan. Audit menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut serta memastikan penggunaan anggaran publik tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.