Bandung, zonajabar.com – Nama Hoho Alkaf, Kepala Desa yang dikenal dengan penampilan nyentriknya, kembali menjadi buah bibir. Namun kali ini bukan soal tato atau gaya kepemimpinannya yang viral, melainkan keberaniannya mempertahankan integritas seleksi perangkat desa yang berujung pada insiden dugaan pengeroyokan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ketegangan pecah di tengah proses seleksi perangkat desa di wilayah Banjarnegara. Hoho secara tegas menyatakan menolak segala bentuk tekanan dari pihak luar yang mencoba mengintervensi hasil seleksi.
Gara-Gara Nilai Tak Sampai, Massa Minta Seleksi Diulang
Akar permasalahannya ternyata cukup klasik, ketidakpuasan. Hoho membeberkan bahwa kericuhan bermula saat salah satu anggota LSM tidak lolos dalam seleksi perangkat desa karena nilai yang tidak mencukupi standar kelulusan.
Tak terima dengan hasil tersebut, massa kemudian merangsek dan menuntut agar proses seleksi dibatalkan serta diulang kembali. Namun, Hoho tetap bergeming. Baginya, aturan adalah panglima.
“Mereka nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Kita kiblatnya regulasi, tapi mereka tetap tidak mau tahu. Tidak mungkin hasil seleksi dibatalkan hanya karena tekanan pihak tertentu,” tegas Hoho.
Tetap Teguh Meski Terdesak
Meski berada di bawah tekanan massa yang emosional, Kades vokal ini memilih pasang badan. Ia menilai jika dirinya tunduk pada tekanan, maka sistem objektif yang sudah dibangun akan mencederai keadilan bagi peserta lain yang memang layak secara kompetensi.
Sayangnya, keteguhan sikap Hoho di lapangan diduga direspons dengan kekerasan fisik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kecewa Pengamanan, Siap Lapor ke Propam Mabes Polri
Insiden ini tak lantas membuat Hoho ciut. Selain menyayangkan aksi kekerasan tersebut, ia juga menyoroti peran aparat keamanan di lokasi kejadian yang dinilainya kurang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah yang sedang bertugas.
Merasa haknya sebagai warga negara dan pejabat publik terancam, Hoho menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi, bahkan hingga ke Propam Mabes Polri.
“Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Saya minta keadilan kepada Camat, Bupati, hingga Propam Mabes Polri,” pungkasnya dengan nada mantap.
Kini, publik Banjarnegara tengah menanti kelanjutan kasus ini. Langkah Hoho Alkaf menjadi pengingat bahwa menjaga integritas di level pemerintahan desa terkadang harus dibayar dengan risiko yang tidak kecil.
Source : solobalapan.com
