Bogor, zonajabar.com – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Karya Prestasi yang beroperasi di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tengah menjadi perhatian publik. Lembaga pendidikan nonformal yang berada di bawah naungan Yayasan Citra Karya ini dipersoalkan lantaran dituding minim aktivitas belajar mengajar serta tidak memiliki kejelasan kantor sekretariat.
Kabar miring ini mencuat ke permukaan setelah muncul sorotan terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Pasalnya, PKBM Citra Karya Prestasi tercatat menerima serapan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOP) yang cukup fantastis, yakni mencapai sekitar Rp819,3 juta Tahun Anggaran (TA) 2026, dengan jumlah warga belajar terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 506 orang.
Kondisi tersebut memicu desakan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola sekolah nonformal di wilayah “Bumi Tegar Beriman” yang dinilai masih kerap menuai tanda tanya.
Menanggapi berbagai tudingan miring tersebut, pihak PKBM Citra Karya Prestasi akhirnya angkat suara. Kepala PKBM Citra Karya Prestasi, Hendri Irawan, didampingi oleh Ardhi selaku perwakilan pengurus Yayasan Citra Karya, dengan tegas membantah bahwa lembaganya fiktif atau mangkir dari kewajiban.
Menurut Hendri, seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaganya tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui metode tatap muka. Ia juga mempertegas bahwa aktivitas belajar tidak hanya terpusat di satu titik saja.
“Kegiatan belajar kami jalankan sesuai regulasi dengan metode tatap muka. Bahkan, PKBM Citra Karya memiliki lokasi di sembilan Kelompok Belajar (Pokjar) dengan sistem komitmen lokasi bersama warga belajar,” ujar Hendri, Sabtu (3/10/2026).
Lebih lanjut, ia merinci bahwa dari sembilan Pokjar tersebut, sebanyak empat titik berada di wilayah Kecamatan Babakan Madang, sementara lima titik lainnya tersebar di Kecamatan Sukamakmur. Seluruh proses pembelajaran di lapangan tersebut, klaimnya, didukung oleh 24 orang tutor atau tenaga pengajar aktif.
Polemik ini tentu menjadi ujian bagi pengawasan program pendidikan nonformal. Disatu sisi, transparansi dan efektivitas dana negara sebesar ratusan juta rupiah menuntut pembuktian nyata di lapangan. Disisi lain, klarifikasi dari pihak pengelola membuka babak baru untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antara data di atas kertas dan aktivitas riil di sembilan titik kelompok belajar tersebut.
