Bogor, zonajabar.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran (TA) 2026 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Latansa, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mendadak menjadi perhatian dan memicu tanda tanya. Lembaga nonformal dibawah naungan Yayasan Bina Insan Mathla’ul Anwar ini disinyalir menyimpan kejanggalan serius terkait kesesuaian data administrasi dan realita di lapangan.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), PKBM Latansa tercatat mengelola sebanyak 162 Warga Belajar (WB). Rinciannya terdiri dari 5 orang peserta Paket A, 31 orang Paket B, dan porsi terbesar berada di Paket C sebanyak 126 orang. Dari akumulasi data tersebut, lembaga ini mengantongi alokasi dana BOP TA 2026 sebesar Rp331.260.000.
Namun, penelusuran dan peninjauan langsung di lokasi sekretariat yang terdaftar di Bukit Serpong Indah Blok A1 No. 2, Cidokom-Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, justru memunculkan tanda tanya besar. Informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar menyebutkan bahwa aktivitas lembaga di alamat tersebut sudah tidak terlihat sejak lima tahun terakhir. Selain kesekretariatan yang dinilai tidak jelas keberadaannya, mayoritas nama warga belajar yang didaftarkan diduga kuat fiktif dan tak pernah mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya fasilitas penunjang belajar yang memadai maupun dinamika pembelajaran yang aktif. Kondisi pembelajaran yang disinyalir vakum ini berbanding terbalik dengan pencairan anggaran ratusan juta rupiah, sehingga memicu dugaan kuat adanya praktik manipulasi data yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala PKBM Latansa, Fahru Roji, memberikan klarifikasi saat dihubungi melalui sambungan seluler pada Kamis (8/10/2026). Ia membantah kabar bahwa sekretariatnya tidak jelas. Menurut Fahru, pihaknya memang telah berpindah tempat dan saat ini sedang dalam proses pengurusan administrasi perpindahan domisili di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
“Kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Hanya saja lokasinya tidak dipusatkan di satu tempat, melainkan terbagi ke dalam beberapa Kelompok Belajar (Pokjar),” tegas Fahru.
Pernyataan senada disampaikan oleh Marji Suherman, seorang tutor di PKBM Latansa yang juga mengajar sebagai guru di SMPN 2 Ciseeng. Marji menegaskan bahwa aktivitas KBM di bawah pengawasannya tetap berlangsung secara rutin.
“Proses pembelajaran dijalankan seminggu sekali di titik kelompok belajar. Khusus di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, ada sekitar 30 warga belajar yang aktif mengikuti KBM di Pokjar kami,” jelas Marji.
Meski pihak pengelola mengklaim pembelajaran terbagi dalam sistem Pokjar, ketimpangan antara jumlah laporan administrasi Dapodik dengan bukti fisik kegiatan di lapangan tetap menjadi perhatian mendalam. Penanganan transparan dari dinas terkait diharapkan dapat segera memperjelas porsi alokasi anggaran dana BOP tersebut.
