Bogor, zonajabar.com – Program pemerintah untuk memperlancar saluran air bagi para petani di Kabupaten Bogor mendadak menjadi perhatian publik. Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Cibarengkok di Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, diduga digarap secara asal-asalan akibat minimnya struktur pondasi yang memadai.
Proyek dengan nilai anggaran Rp195 juta ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Pelaksanaannya berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, yang semestinya bisa diandalkan untuk menopang kebutuhan air warga. Sayangnya, penelusuran di lapangan justru mengungkap fakta sebaliknya.
Berdasarkan pantauan di lokasi kegiatan, menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian teknis konstruksi. Bagian dasar saluran air diduga langsung diletakkan di atas tanah berlumpur dan bergenangan air tanpa alas yang memadai. Pada beberapa titik, bahkan terlihat rongga kosong di bawah bangunan. Padahal, pondasi adalah harga mati dalam konstruksi saluran irigasi agar bangunan tidak mudah bergeser, retak, atau ambles digerus air.
Jika ini dibiarkan, umur bangunan dipastikan berumur jagung. Alih-alih menghemat anggaran, proyek ini justru dikhawatirkan berujung pada pemborosan uang negara karena harus sering diperbaiki.
Dalam dunia konstruksi, pembangunan saluran irigasi punya tahapan baku yang wajib ditaati demi menjaga mutu, mulai dari pengukuran dan pemasangan patok, penggalian pondasi sesuai gambar kerja, pembuatan lantai kerja atau pondasi teknis, pemasangan batu atau beton sesuai spesifikasi, hingga tahap finishing, pemadatan, serta uji mutu akhir.
Ketika tahapan dasar seperti pondasi diabaikan, fungsi pengawasan dari tenaga pendamping dan instansi terkait pun langsung dipertanyakan publik.
Demi menjaga prinsip keberimbangan informasi, awak media sudah mencoba mengonfirmasi Ketua Kelompok P3-TGAI melalui pesan WhatsApp pada Jumat (31/7/2026). Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi.
Temuan ini diharapkan segera menarik perhatian pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane serta instansi pengawas terkait. Warga dan petani berharap ada turun tangan langsung untuk memeriksa kondisi lapangan, agar anggaran negara benar-benar berbuah bangunan yang kokoh dan tahan lama.
